DISBUDPARPORA/2015 tanggal 30 September 2015, Paket Pekerjaan Pembuatan Homestay di Objek. Ketentuan Umum. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana dan merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran. 16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang untuk mencairkan dala lewat bank, dengan terlebih dahulu dilkaukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. Satuan kerja membuat SPP dan SPM sesuai . Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jika Anda ingin melakukan penolakan atas SPM, masuk terlebih dahulu ke detail SPM yang akan ditolak 8. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK-190 Tahun 2012. 000,00 d. id buat hanya kompatibel dengan Excel minimal versi Tahun 2010 atau yang terbaru. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 20) dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 3. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang di dapatkan penulis : 1. Surat Perintah Pencairan Dana (Format. Surat perintah ini diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran terhadap beban APBN sesuai Surat Perintah Membayar. Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima langsung oleh sekolah. dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan. PDFPencairan Dana; Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah. , atau c. Silakan. TANDA JA BATAN TANGAN PARAF Kabid Pembiayaan BPKAD Kab. 44. 17) 14. #BIWaspadaHoaks kali ini ingin menginformasikan adanya penipuan mengatasnamakan Bank Indonesia, berupa surat referensi atau surat perintah untuk melakukan kegiatan komersial seperti pe ncairan dana. Download PER-9/PB/2018. Bank Jateng untuk mentransfer dana kepada Rekening Bendahara yang tercantum dalam SP2D. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA yang menyatakan bahwa penyaluran Subsidi ( Public Service. Kartu Pengendalian Pencairan Dana Induk (Format B. 79KB) Parts » Tinjauan Atas Mekanisme Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung » Latar Belakang Kerja Praktek » Kegunaan Kerja Praktek Metode Kerja Praktek Studi lapangan Field Research. Tentang: Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IX Tahun Anggaran 2018. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Subjek Definisi; BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? surat perintah pencairan dana (SP2D) : surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 000. Prosedur mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D/SPPD) 3. co. (0737) 71061 Mukomuko 38715 Web. penggunaan dananya sudah mencapai 50%. 72 SP2D LS (Langsung) 73 SP2D Gaji . LWK : Lembar Waktu Kerja 31. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut ini merupakan garis besar dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan. Proses ini dilakukan. Rekening khusus ini akan didebet dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus (SP2D-RK) oleh KPPN Khusus Jakarta VI, maupun KPPN di daerah. Menerbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada PT. Mojokerto, 18 Maret 2014 Ibrahim, SM Direktur Operasional f. Melapor secara langsung ke KPPN Benteng di alamat Jalan D. Seperti kelengkapan dokumen untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, sehingga proses pencairan dana yang sekiranya 1 hari dapat selesai, dapat terhambat karena kesalahan prosedur. 45. 16. 8. SP2D digunakan untuk pencairan dana APBN. Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan. SP2D memiliki banyak sekali manfaat. 3. 15) 12. 20) dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Data & Publikasi. Surat perintah ini diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan pengeluaran terhadap beban APBN sesuai Surat Perintah Membayar. 29. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku - Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat. Tugas dan Wewenang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : . Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50. Untuk. Peraturan Dirjen Jendral Perbendaharaan Nomor Per-41/PB/2014 tentang “Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana”. Peraturan Lain PMK-199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi AnggaranSurat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Kuasa BUD dalam hal ini memiliki tugas sebagai berikut : 1. Blud. Istighfarin, Ayu (2021) PROSEDUR PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ( STUDI PADA BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR ). Keputusa n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287 PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 12. 3. YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK. d Mei 2021 sebagai bahan penyusunan. 8. Sebagian tugas dan fungsi KPPN adalah melakukan pengujian Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Bukti Transaksi Pengeluaran Kas lainnya. 12. Surat Perintah Pencairan Dana (Format B. i laporan praktik kerja lapangan di bpkad kota semarang prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) kategori belanja langsung pada kelompok belanja langsung di bidang perbendaharaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota semarang disusun oleh: nama: anis fitriana putri nim: 7211414150 jurusan/prodi :. Tentang: Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah TF 091414 Technical Assistance To Indonesia National Single Window Multi Donor Trust Fund To Support. SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana PNBP,. SP2D merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana. By Administrator. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. KMA No. Pengumpulan data dilakukan melalui data Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan diskusi yang dituangkan dalam catatan lapangan serta data dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait dengan Pengelolaan Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur. Nota Debet Bank. d. RACHMANA JOHAN, ERDIKA PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH. Demikian Permohonan Pembayaran ini dibuat dan kami. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan : Pembayaran kembali ke rekening. id – Surat PPD Langsung (surat-PPD LS) tersedia untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Contoh surat perintah pencairan dana sp2d. posting terkait. Apabila dokumen SPM-UP/GU/TU/LS dinyatakan lengkap, BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. penumpukan pencairan dana belanja modal pada akhir tahun atau surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh DPPKAD pada akhir tahun cenderung meningkat. surat perintah pencairan dana adalah Surat Perintah KPPN. Peraturan Lain PMK-97. Administrasi Tata Usaha (TU) Sekolah - Template Surat Perintah. menerbitkan Surat Perintah membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. q. Selain itu, retur SP2D berdampak terhadap KPPN yaitu menambah. Subjek Definisi; BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ? surat perintah pencairan dana (SP2D) : surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa. Revisi Pembahasan, Kesimpulan dan Saran Google Meet Kategori Surat Perintah Membayar (SPM) pada KPPN Tanjungbalai. Dana Titipan adalah dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran selain U ang Persediaan (UP) dalam rangka pelaksanaan APBN. Dana APBN di seluruh Indonesia disalurkan dari Kas Negara melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebagai kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dibawah Kementerian Keuangan. 1. melaksanakan penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK. Fungsi SP2D adalah sebagai syarat dalam pencairan dana dalam nominal tertentu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan telah disesuaikan dengan Anggaran. Itulah contoh surat permohonan pencairan dana ke bank yang dapat admin kumpulkan. 7. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah. 12. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) diatur sebagai berikut : 1) PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan. Menerima SP2D lembar 1,2, 3 dan 4, mengupdate data pada aplikasi Monitoring keuangan daerah, dan menyerahkan SP2D lembar 1, 2,. Dokumen Penting Pencairan Dana BOS Madrasah Tahun 2021. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk. Panjaitan No. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal. 05. Selain itu, arti dari istilah bilyet giro adalah suatu metode pembayaran atau dapat disebut pencairan dana yang berlaku untuk rekening giro. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar). tujuan surat perintah pencairan dana (SP2D) diarsipkan pun sebagai bukti dari suatu kejadian atau kegiatan pencairan dana sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari, seperti korupsi dll maka arsip tersebutlah yang akan menjadi bukti pertanggung jawabannya. Ketahui tujuannya lebih lengkap di sini. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Indonesia dan satuan kerja. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PENCAIRAN DANA PPTK mengajukan NPD ke Bendahara Pengeluaran hingga proses pencairan dana, lalu PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dari pengajuan NPD tersebut. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 639 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN DOKUMEN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG. 2 Bagian yang terkait Bagian yang terkait meliputi : 1. Pengguna Anggaran menyerahkan dokumen SPP, SPM, SPJ kepada kuasa BUD, kuasa BUD kemudian meneliti kelengkapan SPM yang diajukan. SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika…. dana - spp - standar. 27 Surat ini diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara. Memperlancar kegiatan yang sifatnya kedinasan; 3). ”Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan. Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online dengan Peraturan Bupati; c. Pencairan Dana SP2D 4. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 2 Undang-undang no. Pasal 2 (1) UP dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional Perangkat Daerah. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 7 Uang sebesar Rp347. Misalnya, Tuan Joko ingin mencairkan cek sejumlah Rp70. Kedua, asas penerbitan tertuju pada SP2D UP/TUP/GUP/PTUP. Admin blog Kumpulan Surat Penting 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat permohonan pencairan dana ke bank dibawah ini. penggunaan dananya sudah mencapai 75% dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA 1. 05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. Lewat sistem informasi, data Surat Perintah Pencairan Dana. Mekanisme Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 2013-04-11 2013 PER PDF. h. yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. Sub. Ini berarti ada kekurangan dana sebesar Rp20. Diposkan pada Januari 15, 2021. Penunjukan Bank Operasional Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer Melalui Sistem Perbendahaan dan Anggaran Negara. 000,- Dalam hal ini, terdapat nama dan rekening penerima pada giro, sedangkan cek tidak. Ganti Uang (GU). 18. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan :Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 25 Jun,2020 . 17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana. 000,-b. Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima: PER-71/PB/2011: Petunjuk pelaksanaan Pencairan Dana Penyediaan Makanan tambahan Anak Sekolah. 05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 000,00 d. docx. 05/2022, BN. Penarik bilyet giro merujuk pada nasabah yang menerbitkan surat perintah. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. sesuai dengan perhitungan maksimun pencairan d. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 3. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Petugas Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencetak SP2D lux serta menyerahkan pada kasubbid Penatausahaan Kas Daerah. Surat Permohonan Pencairan Kolektifdoc. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019. Pencairan dan penggunaan cek akan dikenai biaya materai. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : /900-SMAN 1/VIII/2019. 33. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPD : Surat Pencairan Dana SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik SPM : Surat Perintah Membayar SPP : Surat Permintaan Pembayaran STS : Surat Tanda Setoran TU : Tambah Uang UP : Uang Panjar WTP :. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk. Mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Format B. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja. Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan : 2019-05-29 2019 PER PDF. 58 Tahun 2005 (Pasal 1:13) tentang pengelolaan keuangn daerah (2005:58), pengertian SP2D sebagai berikut : . 28. 51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untukPembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. LAMPIRAN B. Pejabat Pembuat Komitmen menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; membuat, menandatangani dan. Surat Perintah Membayar/ SPM dan ADK beserta dokumen pendukung sesuai jenis SPM, yang disampaikan secara langsung, maupun yang disampaikan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republikperintah membayar (SPM) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan Daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai Dari hasil penelitian, ditemukan masalah yaitu dalam pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) serta pembuatan nota permintaan pemindahbukuan dana (NP2D) masih bersifat manual, sehingga. Surat Perintah Membayar (SPM) menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negaramenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; d.